DAFTAR ISI
Bagian I HUKUM PIDANA MATERIL 1

Aspek Hukum Pidana Mengenai Kerugian Keuangan Negara 3
Pelepasan Hak Atas Tanah Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras K epada 21
Beberapa Catatan Atas RUU Kuhp 2015: Menormakan Nilai-nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 26
Permasalahan Krusial dalam RUU Kuhp Buku Kedua dihubungkan dengan Upaya Penguatan Fungsi dan Kelembagaan Kepolisian 43
Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana 52
Aspek Hukum Pidana tentang Tanggung Jawab Korporasi 56
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia 66
Aspek Hukum Pidana Tindak Pidana dalam Bidang Perbankan 80
Skandal E-KTP Versus Skandal Lahan Cengkareng dan Yksw 86
Wacana Koruptor Tidak dipenjara 92
Efektifkah Hukum Pidana Mencegah Kejahatan? 95
Aspek Hukum Pidana Nasional dan Internasional tentang Fraud 98
Fungsi Hukum Pidana Primum Remedium? 104

14 Aspek Hukum Pidana Kebohongan yang diakui Rs dihadapan Publik 107

Aspek Hukum Pidana Perkara Pembunuhan Berencana Atas Nama Terdakwa Jesica 111
Aspek Hukum Kebijakan Penyelenggara Negara 133

Bagian II HUKUM PIDANA Formil 137

Sekitar Putusan Hakim Sarpin dalam Perkara Pra-Peradilan Budi Gunawan 139
(Penghentian) Penyelidikan dalam Sistem Peradilan Pidana 144
Rahasia Bank: Apakah Masih diperlukan dalam Konteks Sistem Peradilan di Indonesia? 155
Status Tersangka dalam Kuhap dan Praktik 167
Status Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 176
Penyidikan dan Penyidik dalam UU KUP 2009 Pasca Putusan MK RI Nomor 21/Puu-Xii/2014 182
Ringkasan Penetapan Tersangka oleh KPK 189

Bagian III KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 193

Korupsi Berjemaah 195
Masalah Korupsi di Indonesia: Strategi Penghukuman atau Pencegahan? 198
Mencari Akar Masalah Korupsi di Indonesia 208
KPK dalam Masalah, Benarkah? 212
KPK (Harus) Luar Biasa dan (Harus) Hati-hati 215
KPK Monopoli Penyidikan dan Penuntutan Tipikor 218
KPK Akan Sasar Korporasi 222
Masa Depan KPK 225
Perubahan Substansi UU KPK 2002 229
Tugas Pimpinan KPK Iv Tidak Ringan 232
Pertimbangan Revisi U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 235
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Harus Direvisi 239
Pidato Megawati: KPK Bisa Dibubarkan! 242
Betapa Sulit Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia 245
Gratifikasi 248
Masalah Krusial Pemberantasan Korupsi di Indonesia 251
Melawan Korupsi dengan Korupsi? 255
Penolakan RUU KPK Atas Nama Guru Besar Unpad 258

Bagian IV PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 263

Arah Reformasi Penegakan Hukum 265
Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 272
Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum 276
Aspek Hukum Pidana Peristiwa G-30-S/PKI: Masalah Nasional atau Internasional? 294
Cyber War dan Payung Hukum di Indonesia 301
Dampak Putusan Mengenai Ketentuan Tidak Pernah dihukum 5 Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 304
Victim’s Right Protection In Indonesia 307
Hoaks Sarana Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia 318
Hukum Kosmetik 324
Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) 327
Kasus Korporasi Meikarta: Solusi atau Masalah? 331
Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan dalam

Konteks Pertahanan ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Internasional 334

Kekuasaan yang Korup dan disalahgunakan 356
Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional 360
Korban Kejahatan 376
Perbuatan Mal-Administrasi dari Aspek Hukum Pidana 379
Peristiwa G-30-S/PKI Bukan Pelanggaran Ham Berat Tetapi Makar 393
Profesionalisme Kepolisian dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Menghadapi Era Globalisasi 397
Tagar Ganti Presiden 2019 403
Paradoks Hak Terpidana Mati dan Terpidana Khusus 406
Perdamaian Tujuan Hukum (Pidana) Indonesia 409
Pendapat Ahli Mengenai Permohonan Uji Materiel Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi 413
Solusi Pencegahan Over-Kapasitas di Lapas 416
Pemasyarakatan: Masalah atau Solusi 419
Pencegahan dan Penindakan Hoaks dalam Sistem Hukum Pidana 423
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Masalah Dan Prospeknya di Indonesia 428

Daftar PUSTAKA 437
tentang Penulis 445