Daftar Isi
BAB 1: PENDAHULUAN
1.1 Peran Bank Sentral di Era Modern – 1
1.2 Perubahan Lingkungan Strategis dan Mandat Pascakrisis – 3
1.3 Implikasi Teoretis dan Kebijakan – 7
1.4 Mengenai Buku Ini – 9

BAB 2: KELEMBAGAAN BANK SENTRAL
2.1 Pendahuluan – 17
2.2 Evolusi Fungsi dan Kelembagaan Bank Sentral – 22
2.2.1 Tujuan dan Tugas Bank Sentral – 27
2.2.2 Perkembangan Bank Sentral di Beberapa Negara – 29
2.3 Kelembagaan Bank Indonesia – 32
2.3.1 Evolusi Bank Indonesia – 33
2.3.2 Tujuan, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia – 41
2.3.3 Status dan Kedudukan Bank Indonesia – 43
2.3.4 Ruang Lingkup Kebijakan – 44
2.3.5 Hubungan Kelembagaan BI dengan Pemerintah – 47
2.3.6 Hubungan Kelembagaan BI dengan Internasional – 49
2.4 Tata Kelola dalam Pelaksanaan Kebijakan BI – 50
2.5 Catatan Penutup – 57

BAB 3: KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER
3.1 Pendahuluan – 59
3.2 Konsep Kebijakan Moneter – 60
3.2.1 Kebijakan Moneter dan Siklus Kegiatan Ekonomi – 61
3.2.2 Kebijakan Moneter dan Kebijakan Ekonomi Makro Lain – 64
3.2.3 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka – 65
3.3 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter – 71
3.3.1 Kerangka Strategis Kebijakan Moneter – 71
3.3.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter – 75
3.3.3 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter – 82
3.3.4 Penentuan Respons Kebijakan Moneter Rules vs Discretion – 84
3.4 Kebijakan Moneter di Indonesia – 86
3.4.1 Kebijakan Moneter Periode Pre-Krisis Ekonomi 1997 – 86
3.4.2 Kebijakan Moneter Periode Pascakrisis Ekonomi 1997 – 90
3.4.3 Kebijakan Moneter dengan Sasaran Kestabilan Harga – 98
3.5 Catatan Penutup – 107

BAB 4: MANAJEMEN NILAI TUKAR DAN ALIRAN MODAL ASING
4.1 Pendahuluan – 111
4.2 Dimensi Konseptual dan Empiris – 113
4.2.1 Trilema Kebijakan: Manajemen Nilai Tukar dan Aliran Modal Asing – 113
4.2.2 Sistem Nilai Tukar dan Devisa – 115
4.2.3 Praktik Manajemen Aliran Modal Asing – 120
4.3 Praktik Kebijakan Nilai Tukar dan Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia – 127
4.3.1 Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa – 128
4.3.2 Sejarah Sistem Nilai Tukar dan Sistem Devisa di Indonesia – 135
4.3.3 Praktik Manajemen Aliran Modal Asing di Indonesia – 137
4.4 Catatan Penutup – 141

BAB 5: STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL
5.1 Pendahuluan – 143
5.2 Konsep Stabilitas Sistem Keuangan – 145
5.2.1 Definisi Stabilitas Sistem Keuangan – 146
5.2.2 Prosiklikalitas Perilaku Sektor Keuangan – 149
5.3 Tinjauan Konseptual Kebijakan Makroprudensial – 153
5.3.1 Konsep dan Karakteristik – 153
5.3.2 Instrumen Kebijakan – 158
5.3.3 Interaksi dengan Kebijakan Lain – 161
5.4 Kebijakan Makroprudensial di Indonesia – 164
5.4.1 Mandat dan Kerangka – 164
5.4.2 Instrumen – 173
5.4.3 Koordinasi Antar Otoritas – 181
5.4.4 Peran Pemerintah, OJK dan LPS – 182
5.5 Catatan Penutup – 183

BAB 6: LINKAGE STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN
6.1 Pendahuluan – 185
6.2 Perilaku Sektor Keuangan dan Efektivitas Kebijakan Moneter – 189
6.3 Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial – 194
- 6.3.1 Peran Kebijakan Makroprudensial – 194
- 6.3.2 Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial – 197
6.4 Bauran Instrumen Kebijakan – 200
- 6.4.1 Tujuan Bauran – 200
- 6.4.2 Variasi Respons Bauran Kebijakan – 201
- 6.4.3 Aspek Teknis dalam Implementasi – 205
6.5 Implikasi pada Mandat Kebijakan Bank Sentral – 209
- 6.5.1 Penyesuaian Mandat dan Konsekuensinya pada Tata Kelola Kebijakan – 209
- 6.5.2 Mandat Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial – 211
- 6.5.3 Kejelasan Mandat dalam Penanganan Krisis – 214

BAB 7: SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGEDARAN UANG
7.1 Pendahuluan – 217
7.2 Dimensi Konseptual Sistem Pembayaran – 221
- 7.2.1 Pembayaran dan Sistem Pembayaran – 221
- 7.2.2 Komponen Sistem Pembayaran – 225
- 7.2.3 Evolusi Sistem Pembayaran – 226
- 7.2.4 Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian – 234
- 7.2.5 Risiko Sistem Pembayaran – 239
7.3 Sistem Pembayaran di Indonesia – 242
- 7.3.1 Komponen Sistem Pembayaran di Indonesia – 243
- 7.3.2 Arsitektur Sistem Pembayaran di Indonesia – 246
- 7.3.3 Peran dan Aspek Hukum Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran – 250
- 7.3.4 Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 – 253
7.4 Pengelolaan Uang Rupiah di Indonesia – 257
- 7.4.1 Konsep Uang dan Peranannya pada Perekonomian – 258
- 7.4.2 Peran Bank Indonesia dalam Pengelolaan Uang Rupiah – 259
- 7.4.3 Tahapan Pengelolaan Uang di Indonesia – 261
7.5 Catatan Penutup – 266

BAB 8: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
8.1 Pendahuluan – 269
8.2 Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah – 270
- 8.2.1 Filosofi Ekonomi Syariah – 270
- 8.2.2 Kepatuhan pada Prinsip Syariah – 275
- 8.2.3 Filosofi Keuangan Syariah – 277
- 8.2.4 Konsep Moneter Syariah – 283
8.3 Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia – 287
- 8.3.1 Instrumen Moneter Syariah – 290
- 8.3.2 Lanskap Implementasi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah – 296
8.4 Sistem Keuangan Syariah di Indonesia – 298
- 8.4.1 Lanskap Sektor Keuangan Syariah – 299
- 8.4.2 Akad dan Produk Keuangan Syariah – 300
- 8.4.3 Industri Keuangan Komersial – 301
8.5 Keuangan Mikro dan Sosial Islam di Indonesia – 309
- 8.5.1 Keuangan Mikro Syariah – 309
- 8.5.2 Keuangan Sosial Islam – 313
- 8.5.3 Infrastruktur – 317
8.6 Catatan Penutup – 320

BAB 9: TRANSPARANSI DAN STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN
9.1 Pendahuluan – 323
9.2 Dimensi Konseptual Transparansi dan Strategi Komunikasi Kebijakan – 325
- 9.2.1 Beberapa Pandangan mengenai Transparansi – 326
- 9.2.2 Transparansi, Rezim Kebijakan Moneter, dan Akuntabilitas Demokrasi – 332
- 9.2.3 Strategi Komunikasi Kebijakan Moneter – 337
9.3 Praktik dan Studi Empiris Transparansi dan Strategi Komunikasi Kebijakan di Beberapa Negara – 348
- 9.3.1 Penilaian Transparansi oleh IMF – 348
- 9.3.2 Praktik di Sejumlah Bank Sentral Terkemuka – 351
- 9.3.3 Transparansi dan Strategi Komunikasi pada Masa Krisis – 355
9.4 Transparansi dan Strategi Komunikasi di Indonesia – 359
- 9.4.1 Transparansi dalam rangka Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter – 359
- 9.4.2 Tantangan Komunikasi dalam Lingkungan Ketidakpastian – 361
9.5 Catatan Penutup – 365

BAB 10: KOORDINASI KEBIJAKAN
10.1 Pendahuluan – 367
10.2 Tinjauan Konseptual Koordinasi Kebijakan – 369
- 10.2.1 Pandangan Konseptual mengenai Koordinasi Kebijakan – 369
- 10.2.2 Pentingnya Koordinasi Kebijakan – 372
10.3 Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah – 376
- 10.3.1 Aspek Legal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia – 376
- 10.3.2 Bentuk Koordinasi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah – 377
10.4 Catatan Penutup – 399

BAB 11: BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL
11.1 Pendahuluan – 401
11.2 Paradigma Kebijakan Bank Sentral Pasca Krisis Keuangan Global 2008/09 – 403
- 11.2.1 Bank Sentral dalam Pusaran Krisis – 403
- 11.2.2 Mandat Ganda Bank Sentral – 408
- 11.2.3 Konsepsi Dasar Bauran Kebijakan Bank Sentral – 410
11.3 Bauran Kebijakan Bank Indonesia – 413
- 11.3.1 Sasaran dan Instrumen Bauran Kebijakan – 413
- 11.3.2 Kebijakan Suku Bunga dan Nilai Tukar – 419
- 11.3.3 Manajemen Aliran Modal Asing – 423
- 11.3.4 Kebijakan Makroprudensial – 425
- 11.3.5 Pranata Kelembagaan – 427
11.4 Catatan Penutup – 429